Satu Warga Satu Rekening: Inklusi Keuangan Sejati atau Ladang ‘Cuan’ Bank BUMN?
SAKSI PUBLIK JAKARTA - Langkah Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang merencanakan penyediaan rekening perbankan secara masif bagi seluruh warga negara Indonesia...
Dari Bicara Efektif ke Potong Efektif: Saat Public Framing Menggeser Public Speaking
SAKSI PUBLIK - Jakarta 31 Agustus 2026 Durasi perhatian (attention span) audiens modern berada pada titik terendah. Kalangan milenial kini rata-rata hanya membutuhkan 13...
MK Batalkan Larangan Penggunaan Lambang Negara dalam KUHP Baru, Penggunaan dengan Iktikad Baik Kini...
SAKSI PUBLIK JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang...
Kebijakan Fisal (KEM-PPKF) Tahun 2027
JAKARTA, Saksi Publik — Pemerintah dan DPR RI menyepakati pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fisal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Mengangkat tema "Tumbuh Lebih...
Menolak Bayang-Bayang Demokrasi Illiberal
Menolak Bayang-Bayang Demokrasi Illiberal, Ormas Islam dan Masa Depan Demokrasi Pancasila
Oleh: Saksi Publik
Gelombang regresif demokrasi global (democratic regression) tidak lagi bekerja melalui kudeta militer...
Bedah Kritis Analisis Regulasi KPK atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025
KAJIAN TOTO FOUNDATION
Untuk Dimuat di: Media Saksi Publik
Bedah Kritis Analisis Regulasi KPK atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025: Mengurai Kerentanan Tata Kelola, Sentralisme...
Mengakhiri Era “Ban Serep”: Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mengemuka
SAKSI PUBLIK JAKARTA 07 AGUSTUS 2026 — Dinamika politik nasional kembali dihangatkan oleh wacana krusial terkait tata kelola pemilihan kepala daerah (Pilkada). Usulan untuk...
Korporasi vs Negara
OPINI | Saksi Publik
Penulis: Toto Foundation
Korporasi vs Negara
Ketika Demokrasi Berbiaya Mahal Melahirkan Oligarki
Dalam diskursus ekonomi klasik, pertarungan utama sebuah korporasi sejatinya berada di arena...
Era Baru Peradilan Pidana Indonesia Terpadu, Berbasis Pembuktian Ilmiah, dan Berkeadilan Humanis
JAKARTA SAKSI PUBLIK 26 JULI 2026 - Pembaruan hukum acara pidana nasional resmi memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun...
