SAKSI PUBLIK JAKARTA – Langkah Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang merencanakan penyediaan rekening perbankan secara masif bagi seluruh warga negara Indonesia menuai sorotan hangat. Di satu sisi, wacana yang diumumkan usai rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (07/09/2026) ini digadang-gadang sebagai batu pijakan untuk memperkuat inklusi serta literasi keuangan nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan yang memandatkan pembukaan rekening masif melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ini memantik pertanyaan kritis di tengah masyarakat: Apakah ini murni terobosan yang menyejahterakan rakyat, atau sekadar strategi terselubung menggalang dana segar dan pendapatan biaya administrasi bagi perbankan Plat Merah?
Membedah Narasi Inklusi dan Literasi Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa angka inklusi keuangan Indonesia berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyentuh 93,62%, sementara literasi keuangan berada di angka 63,57%. Capaian literasi ini bahkan diklaim melampaui rata-rata standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang sebesar 63%.
Di atas kertas, pencapaian ini tampak mengagumkan. Namun, klaim angka tersebut justru menyisakan paradoks besar jika dijadikan dasar pembuat kebijakan pembukaan rekening universal:
-
Inklusi Nyata vs. Inklusi Pasif Memiliki rekening bank (banked) tidak serta-merta berarti masyarakat aktif memanfaatkan ekosistem keuangan secara bijak. Banyak rekening di Indonesia berstatus pasif (dormant account) atau sekadar menjadi “tempat mampir” dana bantuan sosial (bansos) yang langsung ditarik tunai hingga menyisakan saldo nol.
-
Gap Antara Inklusi dan Literasi Ada selisih sekitar 30% antara tingkat akses (inklusi) dan tingkat pemahaman (literasi). Memaksa pembukaan rekening baru tanpa membenahi pemahaman finansial masyarakat berisiko menciptakan populasi rentan yang terjerat pinjaman online ilegal, judi daring, atau kejahatan siber berbasis social engineering.
Potensi Manfaat Menuju Cashless Society dan Bansos Tepat Sasaran
Jika disikapi dari sudut pandang optimistis, kebijakan penyediaan rekening berbasis integrasi data Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI) ini menawarkan sejumlah nilai strategis bagi tata kelola negara:
[Data Dukcapil] ──> [Pemadanan BI / QRIS] ──> [Penyaluran Program Bansos Direct-to-Account]
-
Digitalisasi Penyaluran Bansos Penyaluran bantuan sosial yang langsung masuk ke rekening pribadi (direct-to-account) berpotensi memangkas birokrasi, mengikis potensi pungutan liar (pungli), serta meminimalisasi kebocoran anggaran negara.
-
Perluasan Ekosistem Digital via QRIS Pemanfaatan QRIS sebagai gateway system mendorong pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan masuk ke dalam pusaran ekonomi digital yang mencatat rekam jejak transaksi secara formal.
-
Kemudahan Akses Modal Formal Bagi pelaku UMKM, rekam jejak transaksi yang tercatat di rekening perbankan dapat menjadi dokumen validasi (credit scoring) untuk mengakses fasilitas kredit usaha formal.
Sisi Gelap Mobilisasi Dana Murah dan Beban Biaya Tersembunyi
Di balik jargon “inklusi keuangan”, terdapat kalkulasi bisnis perbankan yang tidak boleh diabaikan. Penunjukan tunggal BRI dan BSI untuk mengeksekusi proyek raksasa ini menimbulkan skeptisisme mendalam.
| Indikator Analisis | Dampak Bagi Bank BUMN (BRI & BSI) | Dampak Bagi Masyarakat Kecil |
| Giro dan Tabungan (CASA) | Lonjakan penyertaan Dana Pihak Ketiga (DPK) berbiaya murah secara instan. | Dana mengendap yang berisiko tergerus biaya administrasi bulanan. |
| Pendapatan Berbasis Komisi (Fee-based Income) | Potensi lonjakan pendapatan dari biaya admin, transaksi QRIS, dan pemeliharaan kartu/rekening. | Pengurangan nilai dana simpanan secara berkala jika tidak digunakan secara aktif. |
| Monopoli Data Transaksi | Penguasaan basis data gaya hidup dan profil belanja ratusan juta penduduk secara terpusat. | Kerentanan kebocoran data pribadi apabila benteng siber perbankan lemah. |
Pertanyaan Kritis Jika puluhan juta rekening baru dibuat secara otomatis menggunakan data kependudukan (Dukcapil), siapakah yang menanggung biaya pencetakan kartu, pemeliharaan sistem, serta biaya administrasi bulanan? Tanpa skema zero-fee account (bebas biaya admin selamanya), kebijakan ini berisiko menjadi skema penyedotan dana masyarakat kelas menengah ke bawah secara halus.
Tantangan Nyata di Lapangan
Kebijakan terpusat yang dirancang di Istana sering kali membentur tembok realitas di daerah pedalaman Indonesia:
-
Infrastruktur Teknologi Penggunaan sistem pembayaran berbasis digital dan QRIS membutuhkan jaringan internet yang stabil serta ketersediaan smartphone. Di banyak daerah Frontier, Outermost, and Undeveloped (3T), sinyal seluler dan keandalan jaringan listrik masih menjadi barang mewah.
-
Risiko Keamanan Data Kependudukan Pemadanan data massal antara Dukcapil, BI, dan perbankan menuntut jaminan keamanan siber tingkat tinggi. Kebocoran data yang berulang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat publik skeptis terhadap keamanan pemusatan data finansial semacam ini.
Kebijakan Pro-Rakyat atau Alat Mobilisasi Modal?
Rencana penyediaan rekening bagi seluruh rakyat Indonesia berpotensi menjadi terobosan yang menguntungkan apabila pemerintah memenuhi syarat-syarat mutlak berikut:
-
Skema Bebas Biaya Admin (Zero Fee) Rekening kerakyatan ini wajib dibebaskan dari biaya administrasi bulanan, biaya pembuatan kartu, dan saldo minimum yang mengendap.
-
Edukasi Literasi Masif Program pembukaan rekening harus diiringi pendampingan literasi keuangan di tingkat desa, bukan sekadar membagikan buku tabungan atau aplikasi mobile banking.
-
Perlindungan Data Siber Adanya kepastian hukum dan jaminan keandalan infrastruktur keamanan data pribadi masyarakat.
Namun, jika pemerintah dan pihak perbankan justru membebani rekening-rekening baru ini dengan potongan administrasi berkala dan memanfaatkan posisi monopoli tersebut demi mendongkrak profitabilitas BUMN semata, maka kekhawatiran masyarakat akan terbukti kebijakan ini hanyalah karpet merah untuk menggali dana segar dari kantong rakyat bawah atas nama modernisasi keuangan.
Pemerintah harus membuktikan bahwa Satu Warga Satu Rekening adalah wujud nyata menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar proyek akrobatik angka-angka statistik.
( Skamto99/Sp)
