JAKARTA, Saksi Publik — Pemerintah dan DPR RI menyepakati pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fisal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Mengangkat tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, dokumen ini menetapkan peta jalan makrofiskal sebagai fondasi Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2027 berbasis mandat Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Postur Makro dan Parameter Anggaran 2027
Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dirancang dengan prinsip kehati-hatian (prudent) untuk mengantisipasi ketidakpastian global, tekanan geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan.
| Indikator Makro | Batas Bawah | Batas Atas | Satuan |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,8 | 6,5 | % (yoy) |
| Inflasi | 1,5 | 3,5 | % (yoy) |
| Nilai Tukar Rupiah | 16.800 | 17.500 | Rp / USD |
| Suku Bunga SBN 10 Tahun | 6,5 | 7,3 | % |
| Harga Minyak Mentah (ICP) | 70 | 95 | USD / barel |
| Lifting Minyak Bumi | 605 | 620 | ribu barel/hari |
| Lifting Gas Bumi | 951 | 990 | ribu mboepd |
| Komponen Fiskal (% PDB) | Batas Bawah | Batas Atas |
| Pendapatan Negara | 12,01% | 12,40% |
| • Penerimaan Perpajakan | 10,16% | 10,50% |
| • PNBP | 1,85% | 1,89% |
| Belanja Negara | 13,81% | 14,80% |
| • Belanja Pemerintah Pusat | 11,26% | 12,01% |
| • Transfer ke Daerah (TKD) | 2,55% | 2,79% |
| Keseimbangan Primer | 0,45% | (0,14%) |
| Defisit Anggaran | (1,80%) | (2,40%) |
| Rasio Utang terhadap PDB | 40,31% | 40,64% |
Arsitektur Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)
Pelaksanaan kebijakan fiskal 2027 ditopang oleh 60 Program Kerja yang terbagi ke dalam 8 Klaster Utama dan 1 Enabler:
- Kedaulatan Pangan (9 Program Kerja)
- Kemandirian Energi & Air (16 Program Kerja)
- Pendidikan (13 Program Kerja)
- Kesehatan (4 Program Kerja)
- Hilirisasi & Industrialisasi (5 Program Kerja)
- Infrastruktur, Perumahan & Bencana (5 Program Kerja)
- Ekonomi Kerakyatan & Desa (2 Program Kerja)
- Penurunan Kemiskinan (2 Program Kerja)
- Enabler Support (4 Program Kerja): Pertahanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.
Kinerja operasional didukung sinergi Triad Keuangan Negara: APBN sebagai shock absorber, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, serta BPI Danantara mengeksekusi investasi strategis berisiko tinggi.
Target Pembangunan Nasional
Target indikator kesejahteraan sosial-ekonomi 2027 yang disepakati meliputi:
- Kemiskinan Ekstrem: 0,0%
- Tingkat Kemiskinan: 6,0% – 6,5%
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,30% – 4,87%
- Rasio Gini: 0,362 – 0,367
- Indeks Modal Manusia: 0,575
- Nilai Tukar Petani / Kesejahteraan: 0,8038
Evaluasi dan Rekomendasi Strategis
- Optimasi Tax Ratio: Target perpajakan di kisaran 10,16%–10,50% PDB menunjukkan perlunya percepatan implemetasi Core Tax Administration System tanpa menggoyahkan kepastian hukum dunia usaha.
- Pengendalian Subtitusi Utang: Disiplin defisit (1,80%–2,40%) wajib didukung diversifikasi instrumen lewat pembiayaan hijau (Green Bonds), skema KPBU, dan peran Danantara untuk mengurangi beban penerbitan SBN berbiaya tinggi.
- Penyelarasan Regulasi & Daerah: Harmonisasi APBD-APBN sesuai UU HKPD dan efisiensi OSS-RBA perlu diprioritaskan demi menjaga resiliensi fiskal dari risiko kontingensi global.( Sp/Redaksi)
