Saksi Publik – Cilacap 25/05 2026 Kita sering melihat pemimpin-pemimpin kita menjadi bahan olok-olok, candaan, bahkan “target” yang seolah tak pernah habis. Tak jarang, pemimpin diposisikan seperti tempat sampah tuk menampung semua persoalan yang sebenarnya kompleks lalu ketika kesalahan terjadi, semua tumpah pada satu nama, satu figur, satu jabatan. Fenomena ini semakin terasa belakangan, seiring dengan penurunan kualitas karakter dan akhlak banyak orang dari norma serta nilai yang dulu kita pegang bersama.
Krisis karakter di ruang publik
Penurunan kualitas karakter itu tampak dari maraknya berbagai fenomena negatif, seperti:
- perundungan (bullying),
- tawuran,
- kriminalitas,
- pudarnya nilai sopan santun.
Jika dulu masyarakat kita lebih mengutamakan tata krama, kini banyak yang seolah menganggap “yang penting viral” adalah ukuran kebenaran. Akibatnya, pengawasan sosial (social control) yang seharusnya menjaga agar lingkungan tetap kondusif justru mulai berkurang. Padahal, lingkungan sosial punya peran besar dalam membentuk watak generasi muda—baik melalui keteladanan, pembiasaan, maupun teguran yang beradab.
Media sosial dan budaya “menghakimi”
Yang paling miris adalah kebiasaan menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai. Sering kali, sebuah kejadian yang belum divonis bersalah justru sudah dijatuhi vonis oleh publik melalui opini, komentar, dan narasi di media sosial.
Contohnya, kasus-kasus kejahatan atau korupsi yang melibatkan tokoh tertentu masyarakat sering langsung menuduh, menganggap, dan menyimpulkan tanpa bukti yang memadai. Mereka membawa stigma “orang itu jahat” bahkan saat proses pembuktian belum terjadi. Padahal, manusia termasuk tokoh publik bisa saja salah, bisa saja benar, dan layak diberi ruang untuk membuktikan atau membantah, sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.
Yang membuat hati semakin miris adalah kita sering lupa: sebelum kritik, kita dulu pernah mengelu-elukan ketokohannya. Namun ketika isu muncul, kesetiaan berubah menjadi penolakan total hanya karena “rasa” publik. Ini bukan keadilan; ini adalah penghakiman.
Tidak ada pemimpin yang lepas dari “peradilan” rakyat
Kita seolah telah melupakan batas antara kritik yang bertanggung jawab dengan penistaan. Bahkan sering kita melihat seorang Presiden atau pemimpin nasional—yang memiliki peran besar dalam negara—diolok-olok di medsos, dijadikan bahan lelucon, atau diperlakukan seolah pantas ditertawakan di ruang digital.
Pada titik ini, kita bukan hanya kehilangan kesantunan sebagai bangsa, tetapi juga kehilangan semangat untuk mencintai dan memperbaiki—bukan semata-mata menjatuhkan. Kritik boleh, bahkan harus; tetapi kritik yang lahir dari kebencian, fitnah, dan penghinaan hanya akan membuat masyarakat makin jauh dari akhlak yang baik.
Main Character Syndrome merasa “kamera” sedang menyorot
Selain budaya menghakimi, ada satu fenomena psikologis yang turut memperparah keadaan Main Character Syndrome (MCS). Secara sederhana, ini adalah kecenderungan seseorang bersikap seolah dirinya tokoh utama, pusat perhatian, dan semua tindakannya pantas dipamerkan tanpa sekat moral.
Dalam konteks media sosial, MCS membuat orang,
- merasa paling benar,
- merasa pendapatnya adalah keputusan,
- merasa bebas bertindak tanpa memikirkan dampak,
- menganggap norma kesantunan hanya “aturan untuk orang lain”.
Akibatnya, dialog berubah menjadi serangan. Diskusi berubah menjadi hinaan. Kritik berubah menjadi persekusi opini.
Tapi kita tidak boleh memutihkan kesalahan
Perlu ditegaskan kita tidak sedang membela korupsi atau kejahatan lainnya. Jika ada tindak salah, hukum harus berjalan. Negara dan aparat punya tugas untuk membuktikan, menindak, dan memberi keadilan berdasarkan fakta.
Namun, yang sedang kita soroti adalah cara publik bersikap
- Jangan jadikan isu sebagai alat penghancur karakter.
- Jangan menghakimi sebelum keputusan hukum.
- Jangan mengubah ruang publik menjadi arena tanpa etika.
Karena memperkarakan kebenaran dengan kebencian biasanya hanya melahirkan ketidakadilan baru.
Ajakan kritik yang beradab, bukan penghakiman
Kita butuh budaya baru budaya yang mampu menyeimbangkan akuntabilitas dan kemanusiaan.
Beberapa hal yang bisa kita mulai,
- Pisahkan fakta dan opini. Jika belum ada bukti kuat, jangan mengunci seseorang sebagai “bersalah”.
- Gunakan bahasa yang mendidik. Kritik boleh keras, tetapi tidak boleh merendahkan martabat manusia.
- Hormati proses hukum. Yang memutus bersalah adalah pengadilan, bukan komentar.
- Bangun ruang sosial yang kondusif. Teguran dan pengawasan sosial harus kembali hadir, terutama untuk generasi muda.
- Sadari dampak media sosial. Viral tidak selalu berarti benar. Banyak yang ramai karena emosi, bukan karena data.
Kita sedang berada pada masa ketika kesantunan mudah hilang, dan orang-orang mudah terprovokasi untuk menghakimi. Tidak semua yang populer di internet adalah kebenaran. Tidak semua yang ramai adalah keadilan.
Kalau kita ingin bangsa ini lebih baik, kita harus mulai dari cara kita bersikap berani mengoreksi, tetapi tetap menjaga adab; tegas menolak kejahatan, tetapi tidak ikut menuduh tanpa bukti. Mari kembalikan akhlak dalam ruang publik agar pemimpin tidak hanya diuji dengan sorot kebencian, tetapi juga dinilai dengan keadilan, dan agar masyarakat tumbuh dengan karakter yang lebih matang.
Penulis : Imam Pasek
