Saksi Publik Cilacap – 24/05 2026 Jajaran Polresta Cilacap belum lama ini berhasil membongkar dan menangkap sindikat pencurian yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cilacap. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyebut bahwa para pelaku berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan pola tindak pidana dilakukan di sejumlah titik lokasi.
Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adhy Buono menjelaskan bahwa TKP (tempat kejadian perkara) tercatat tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Adipala, Maos, Gandrungmangu, Wanareja, Cimanggu, dan Majenang.
“TKP-nya di berbagai wilayah, antara lain Adipala, Maos, Gandrungmangu, Wanareja, Cimanggu, dan Majenang,” ujar Kombes Pol Budi Adhy Buono.
Pencurian Ambulans Desa, Kejahatan yang Mengganggu Layanan Publik
Dari rangkaian kejadian tersebut, yang paling mendapat perhatian adalah pencurian ambulans milik Desa Penggalang, Kecamatan Adipala. Ambulans tersebut merupakan kendaraan yang seharusnya dipakai untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk akses pertolongan darurat.
Kejadian ini disebut begitu mengenaskan karena kendaraan yang seharusnya mendukung pelayanan sosial justru menjadi sasaran pencurian. Polisi menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dari Toto Foundation Berkomentar “Ini adalah extraordinary crime,” demikian penekanan yang mengarah pada kekhususan dampak perbuatan pelaku.
Apakah Bisa Dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi?
Berangkat dari konteks kejahatan yang merugikan layanan publik, muncul pertanyaan: apakah pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)?
Secara prinsip, UU Tipikor biasanya diterapkan pada kasus yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, serta adanya kondisi yang relevan dengan definisi tindak pidana korupsi (misalnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam konteks tertentu, atau perbuatan yang melekat pada aspek pengelolaan dana negara).
Namun, dalam kasus pencurian/ pengambilan tanpa hak, penegakan hukum umumnya lebih lazim menggunakan ketentuan pidana pencurian dalam KUHP atau peraturan pidana lain yang relevan. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa pasal yang diterapkan bisa berkembang jika dalam proses penyidikan ditemukan fakta yang menunjukkan adanya unsur yang “masuk” ke rezim Tipikor, misalnya terkait asal-usul barang, status keuangan yang terindikasi sebagai kerugian negara, dan konstruksi perbuatannya secara hukum.
Dengan kata lain, jawabannya bisa saja dipertimbangkan, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan melalui pemenuhan unsur-unsur hukum yang spesifik, bukan semata-mata karena objeknya adalah fasilitas publik seperti ambulans.
Efek Jera dan Perlindungan bagi Pelayanan Masyarakat
Meski terjadi kasus yang tergolong baru dan menyita perhatian, langkah penegakan hukum dinilai penting untuk memberi efek jera kepada pelaku serta melindungi fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ambulans desa bukan sekadar kendaraan, melainkan bagian dari layanan kemanusiaan. Ketika fasilitas seperti itu dicuri, masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat menghadapi hambatan layanan, sehingga dampaknya tidak hanya materiil, tetapi juga sosial.
Penangkapan sindikat pencurian oleh Polresta Cilacap menunjukkan keseriusan aparat dalam menekan kejahatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Apabila proses hukum selanjutnya menunjukkan terpenuhinya unsur dalam rezim tertentu termasuk kemungkinan penerapan Tipikor maka penindakan dapat dilakukan lebih tegas.
Namun, setidaknya saat ini publik dapat menilai bahwa tindakan terhadap fasilitas layanan publik merupakan kejahatan yang tidak boleh dianggap remeh.
Penulis : Skamto99
