Menguji Komitmen Fiskal, Kemandirian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat
Oleh: Skamto99 (Saksi Publik)
MEMBEDAH PILAR FISKAL CILACAP 2027
Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama DPRD telah menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dengan mengangkat visi “Mengembangkan potensi ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pangan menuju Cilacap Maju dan Besar”, anggaran belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,31 Triliun (Rp3.317.759.061.771,-).
Sebagai media yang konsisten mengawal transparansi publik, Saksi Publik membedah arah kebijakan anggaran ini untuk melihat sejauh mana alokasi APBD memihak kepada kepentingan masyarakat luas.
1. PENDAPATAN DAERAH KEMANDIRIAN FISKAL vs KETERGANTUNGAN PUSAT
Total proyeksi Pendapatan Daerah TA 2027 ditetapkan sebesar Rp2,84 Triliun. Jika diurai, struktur pendapatan daerah Cilacap menunjukkan potret menarik:
+-----------------------------------------------------------------------+
| POSTUR PENDAPATAN TA 2027 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp1,13 Triliun (39,8%) |
| 2. Pendapatan Transfer : Rp1,71 Triliun (60,2%) |
| 3. Lain-lain Pendapatan Sah : Rp0,- |
+-----------------------------------------------------------------------+
| TOTAL PENDAPATAN : Rp2,84 Triliun |
+-----------------------------------------------------------------------+
Catatan Kritis Publik
-
Trend Positif PAD PAD Cilacap diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp106,39 Miliar (10,34%) dibanding TA 2026 menjadi Rp1,13 Triliun. Peningkatan terbesar disumbang oleh Retribusi Daerah (naik 13,84%) dan Pajak Daerah (naik 7,47%). Kenaikan ini menunjukkan optimisme intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya lokal.
-
Jurang Penurunan Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan tajam sebesar Rp659,35 Miliar (-30,14%) dibanding TA 2026. Hal ini mengindikasikan sensitivitas dan risiko tinggi kerentanan APBD jika Dana Alokasi Khusus (DAK) atau DBHCHT belum terakomodasi dalam rancangan awal RKPD.
-
Inovasi BUMD Perlu Digenjot Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (laba BUMD) diproyeksikan Rp64,62 Miliar (hanya naik 4,82%). Angka ini tergolong lambat dan membutuhkan reorientasi manajemen agar BUMD menyumbang lebih optimal terhadap APBD.
2. POSTUR ALOKASI BELANJA FOSTERING HUMAN CAPITAL OR BUREAUCRACY?
Rencana Belanja Daerah TA 2027 sebesar Rp3,31 Triliun didistribusikan ke dalam 4 (empat) pilar prioritas pembangunan:
| Prioritas Pembangunan | Alokasi Anggaran (Rp) | Proporsi (%) | Fokus Utama |
| Daya Saing SDM | Rp1,62 Triliun | 48,9% |
Pendidikan, Kesehatan, & Kesra |
| Tata Kelola Pemerintahan | Rp941,87 Miliar | 28,3% |
Digitalisasi, Layanan Publik, & Dana Desa |
| Pembangunan Daerah Merata | Rp575,77 Miliar | 17,3% |
Infrastruktur & Pengelolaan Lingkungan |
| Daya Saing Ekonomi | Rp183,05 Miliar | 5,5% |
Kemandirian Pangan, UMKM, Pertanian, & Pariwisata |
PROPORSI ALOKASI BELANJA TA 2027
[Daya Saing SDM] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 48,9%
[Tata Kelola Govt.] ■■■■■■■■■■■■■ 28,3%
[Pembangunan Merata] ■■■■■■■ 17,3%
[Daya Saing Ekonomi] ■■ 5,5%
Catatan Kritis Publik
-
Apresiasi Sektor Pelayanan Dasar (48,9%) Alokasi terbesar diarahkan untuk pemenuhan hak-hak dasar warga (Pendidikan dan Kesehatan). Langkah ini sejalan dengan mandat undang-undang dan krusial untuk menekan angka kemiskinan serta stunting di Kabupaten Cilacap.
-
Porsi Sektor Ekonomi Sangat Minim (5,5%) Merekam tema utama rancangan “Kemandirian Pangan dan Ekonomi”, porsi belanja untuk Daya Saing Ekonomi yang hanya 5,5% (Rp183 Miliar) terasa kontradiktif. DPRD dan Pemkab perlu mengevaluasi apakah alokasi ini cukup kuat untuk menjadi trigger (daya pendorong) pertumbuhan UMKM, hilirisasi pertanian, dan sektor riil masyarakat.
-
Infrastruktur Wilayah Selatan & Barat Porsi 17,3% untuk pembangunan merata harus dikawal ketat ketepatan sasarannya, terutama dalam menuntaskan konektivitas antar-kecamatan di wilayah Cilacap Barat dan penanganan masalah bencana/sampah.
3. PEMBIAYAAN DAERAH DAN PERAN STRATEGIS DIPA SiLPA
Struktur Pembiayaan Daerah TA 2027 menunjukkan penutupan defisit anggaran murni menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp468,49 Miliar tanpa mengagendakan pengeluaran pembiayaan/pinjaman daerah (Rp0).
Sorotan Saksi Publik Penggunaan SiLPA sebesar Rp468,49 Miliar untuk menutupi defisit fiskal merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, daerah terhindar dari beban hutang. Namun di sisi lain, tingginya angka SiLPA yang diproyeksikan mengindikasikan perlunya penyerapan anggaran tahun sebelumnya yang lebih presisi dan terencana sejak awal.
REKOMENDASI ‘SAKSI PUBLIK’ UNTUK DPRD KABUPATEN CILACAP
Dalam proses pembahasan dan penyepakatan Nota Kesepakatan PPAS 2027, DPRD Cilacap memegang peran kunci (checks and balances) untuk memberikan penekanan pada,
-
Re-evaluasi Alokasi Sektor Ekonomi Meninjau kembali porsi belanja 5,5% pada sektor prioritas ekonomi agar selaras dengan tema besar kemandirian pangan daerah.
-
Optimalisasi Pendapatan Daerah Non-Pajak Memdorong modernisasi sistem retribusi dan peningkatan deviden BUMD tanpa mengorbankan daya beli masyarakat kecil.
-
Pengawasan Ketat Pengadaan Layanan Dasar Memastikan belanja pendidikan dan kesehatan pada Puskesmas/Fasilitas Layanan Kesehatan serta Dinas Pendidikan memicu dampak outcome nyata (Kepuasan Masyarakat), bukan sekadar habis diserap secara administratif.
Diterbitkan oleh Redaksi Media Saksi Publik
