Terdengar sederhana, bukan? Tapi yang membuatnya rumit adalah satu hal kita sedang bertarung bukan hanya melawan kebijakan buruk kita juga melawan kebisingan.
Keresahan Diludahkan, Tapi Diseret ke Keributan
Di lapangan, demonstran menyalurkan amarah yang wajar harga naik, rakyat makin susah, dan keputusan publik terasa jauh dari kepentingan orang kecil. Tapi di ruang publik digital, amarah itu sering berubah jadi tontonan.
Kran media bisa dibelokkan, bukan selalu oleh sensor melainkan oleh algoritma, influencer, dan buzzer yang bekerja dengan cara yang sama dorong emosi, potong konteks, hambat verifikasi. Akibatnya, tuntutan yang seharusnya jadi agenda publik berubah jadi konten dan konten gampang dimanipulasi.
Maka pertanyaan yang muncul bukan lagi apa tuntutannya?, melainkan siapa yang mengendalikan narasi?
Anak Muda Tidak Hilang Mereka Diblokir oleh Kebiasaan
Ada yang bilang, anak muda sekarang nggak peduli. Mereka lebih sibuk FYP. Itu kalimat yang enak didengar, tapi juga terlalu mudah.
Yang benar banyak anak muda ramai di internet, tapi tidak otomatis serius membaca realitas. Mereka tidak selalu tidak punya empati mereka hanya sering didorong untuk
- memilih video paling dramatis,
- percaya klaim paling cepat,
- membagikan tanpa data,
- dan selesai hanya karena sudah viral.
Media sosial memang tidak diciptakan untuk demokrasi. Ia diciptakan untuk perhatian. Dan perhatian itu komoditas. Jika sebuah isu bisa dibuat lebih sensasional tanpa bukti, maka isu itu akan menang. Sering kali, isu yang benar kalah oleh isu yang panas.
Jadi bukan semata-mata soal “anak muda hobi TikTok”. Masalahnya kita sedang dibentuk untuk malas berpikir.
Perhatian Publik Itu Bisa Dibeli Dan Kita Terlanjur Lupa
Bukti paling telanjang antrian konser bisa ratusan ribu, tiket ludes cepat. Energi massa besar sekali. Tetapi ketika isu rakyat harga sembako, BBM, pemborosan anggaran dipersoalkan, suaranya mudah melemah.
Ini bukan berarti hiburan salah. Yang salah adalah pola kalau perhatian bisa mengalir deras untuk hiburan, kenapa tidak mengalir deras untuk keadilan kebijakan?
Kita terlalu sering mengukur perjuangan dari jumlah kerumunan, bukan dari dampak perubahan. Demo jadi terlihat kalah karena tidak selalu viral. Padahal ukuran yang lebih penting adalah apakah demo memaksa pemerintah memperbaiki kebijakan?
Demo Masih Relevan. Yang Tidak Relevan Adalah Gerakan Tanpa Mutu
Kalau demo ingin tetap tajam, ia tidak boleh puas hanya dengan keberanian. Berani itu awal, bukan akhir. Demo harus punya kualitas
- Tuntutan harus bisa diuji.
Jangan cuma teriak boros, tapi tunjukkan berapa angka, pos mana, dampaknya apa. Jangan cuma bilang program bermasalah, tapi jelaskan salah sasaran di mana, bukti apa. - Narasi harus tahan banting.
Kalau buzzer bisa menggiring dengan framing, demonstrasi harus siap dengan data, kronologi, dan rujukan yang jelas. - Gerakan harus konsisten.
Demo satu kali tanpa tindak lanjut ibarat teriak di ruangan kosong. Pemerintah tidak akan berubah karena emosi sesaat publik.
Kalau demo hanya jadi panggung kemarahan tanpa strategi, maka memang akan kalah oleh keributan digital. Tapi jika demo mampu menjadi mesin perubahan yang memaksa kebijakan diaudit dan dipertanggungjawabkan maka demo justru akan makin relevan, karena ia bicara pada akar masalah.
Jangan Kalah oleh Bisingan
Yang perlu kita tahu negara ini tidak runtuh karena kurangnya demonstrasi. Negara ini rentan karena kebijakan dan kontrol publik yang buruk dan karena kita membiarkan informasi dikosongkan dari data.
Jadi, relevansi demo bukan soal apakah ia paling ramai. Relevansi demo soal apakah ia mengunci tanggung jawab pada penguasa.
Dan jika kita ingin “menghabisi masalah”, bukan cukup dengan marah. Kita harus memastikan kemarahan itu berubah menjadi bukti, menjadi tekanan, menjadi koreksi sampai kebijakan benar-benar berubah.Demo masih relevan. Yang harus ditingkatkan adalah ketajamannya.
(Penulis : Skamto99 )
