SAKSI PUBLIK JAKARTA 17 JULI 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan komitmen Korps Bhayangkara bersama Kejaksaan Agung untuk terus memperkuat sinergitas dalam Criminal Justice System (CJS) atau sistem peradilan pidana. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Jenderal Listyo Sigit, kolaborasi yang solid dan koordinasi yang intensif antar-aparat penegak hukum (APH) merupakan pilar utama dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang semakin baik dari waktu ke waktu.
“Sinergitas antara Polri dan Kejaksaan bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Kapolri dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa tantangan penegakan hukum ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, ego sektoral harus dikikis dan digantikan dengan integrasi kerja yang harmonis sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga tahap penuntutan oleh korps adhyaksa. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan tidak ada lagi sumbatan komunikasi atau perbedaan persepsi yang dapat menghambat rasa keadilan bagi masyarakat mencari keadilan.
Harmonisasi di Jantung CJS Mengapa Sinergitas Polri-Kejaksaan Mutlak Diperlukan?
Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membawa angin segar sekaligus menjadi pengingat penting bagi peta penegakan hukum di Indonesia. Hubungan antara Polri dan Kejaksaan sering kali diibaratkan sebagai dua sisi mata uang dalam proses pidana.
1. Mengikis Potensi Bolak-balik Berkas Perkara (P-19)
Salah satu tantangan klasik dalam CJS di Indonesia adalah fenomena pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Penyidik Polri (P-19) yang kerap berulang.
-
Dampak Sinergitas Dengan penguatan koordinasi sejak awal (pre-prosecution/delivery system), penyidik dan jaksa dapat menyamakan persepsi terkait alat bukti.
-
Hasil Efisiensi waktu, kepastian hukum bagi tersangka/korban, dan penghematan anggaran negara.
2. Menghadapi Kejahatan Transnasional dan Digital
Modernisasi kejahatan saat ini (seperti cybercrime, judi online, tindak pidana pencucian uang, dan korupsi sistemik) membutuhkan pembuktian yang rumit. Polri dan Kejaksaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas teknologi informasi, integrasi data (seperti optimalisasi e-MP dan Case Management System), serta pelatihan bersama menjadi kunci agar penegak hukum tidak kalah selangkah dari pelaku kriminal.
3. Menguatkan Transparansi dan Menekan Obstruction of Justice
Ketika kedua institusi ini saling mendukung namun tetap menjaga fungsi checks and balances, ruang bagi oknum yang ingin bermain dalam perkara hukum akan semakin sempit. Ini adalah langkah konkret untuk memulihkan dan mempertahankan tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi penegak hukum yang sempat berfluktuasi.
Matriks Manfaat Sinergitas Polri – Kejaksaan
| Aspek | Kondisi Tanpa Sinergi Kuat | Kondisi dengan Sinergi Ideal |
| Waktu Penanganan Perkara | Berlarut-larut karena perbedaan tafsir pasal. | Lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. |
| Kualitas Pembuktian | Rentan kalah di praperadilan atau persidangan. | Dakwaan matang dan pembuktian di sidang solid. |
| Persepsi Publik | Menilai APH tidak kompak dan sarat ego sektoral. | Meningkatkan kepercayaan terhadap hukum negara. |
Komitmen yang ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah manifesto penting bagi masa depan hukum Indonesia. Keberhasilan komitmen ini kini bertumpu pada bagaimana instruksi tersebut diterjemahkan hingga ke tingkat bawah mulai dari Polsek dan Kejari di daerah agar sinergitas tidak hanya menjadi jargon di tingkat pusat, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang mencari keadilan.
( Skamto99/Sp)
