SAKSI PUBLIK CILACAP – Helatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang I Tahun 2026 di Kabupaten Cilacap kian dekat. Memasuki tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dinamika sosial di tingkat tapak mulai mengalami peningkatan. Sebanyak 48 desa di 16 kecamatan yang menggelar kontestasi pada 17 Desember 2026 mendatang diimbau untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah.
Di tengah proses penentuan DPS, pola ketegangan antarwarga rentan bermunculan. Perbedaan pilihan politik lokal acap kali membuat masyarakat terkotak-kotak, memicu rasa saling curiga antar tetangga, hingga berpotensi merusak tatanan sosial yang selama ini guyub rukun.
Memahami Eskalasi Konflik Dari Kontravensi hingga Pertikaian
Para ahli sosiologi mengingatkan pentingnya masyarakat memitigasi gejolak emosional selama proses Pilkades. Perbedaan pendirian politik yang tidak disikapi secara dewasa dapat memicu rentetan proses sosial yang merugikan:
-
Kontravensi (Penolakan Tersembunyi) Tahap awal keretakan sosial yang ditandai dengan munculnya rasa ragu, curiga, serta penolakan secara tertutup. Warga yang berbeda pilihan tidak lagi saling menyapa dengan tulus, melainkan menyimpan resistensi diam-diam demi menghindari konfrontasi langsung.
-
Pertikaian (Perselisihan Terbuka) Jika kontravensi dibiarkan tanpa adanya kedewasaan bersikap, perbedaan akan tajam dan berlanjut pada perselisihan terbuka. Amarah serta rasa benci mulai mendominasi, hingga memicu tindakan yang saling melukai atau menyerang pihak lawan secara langsung.
-
Pertentangan atau Konflik Puncak perpecahan yang ditandai dengan adanya upaya saling menantang, mengancam, atau menggunakan kekerasan demi memenangkan kelompoknya.
Pertentangan atau dinamika pendapat sebenarnya tidak selalu bersifat negatif. Jika disikapi secara sehat dan sesuai dengan hukum, dinamika politik dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi norma-norma yang ada agar selaras dengan kebutuhan pembangunan desa.
Mengembalikan Pilar Demokrasi Desa
Pilkades dasarnya dihadirkan sebagai wadah konsolidasi demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan warga desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.
Tujuan utama pemilihan ini bukan untuk memisahkan persaudaraan, melainkan menghadirkan figur kepala desa yang berkualitas pemimpin yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengawal pembangunan, membina kemasyarakatan, dan menggerakkan pemberdayaan warga secara efektif.
“Pilihan boleh berbeda untuk menentukan arah pembangunan desa, namun persatuan warga dan kerukunan tetangga harus tetap di atas segalanya.”
Masyarakat Kabupaten Cilacap diharapkan dapat menjalani seluruh rangkaian tahapan Pilkades 2026 dengan tenang dan bijak. Jangan sampai gelaran politik 8 tahunan ini meninggalkan luka keretakan sosial yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disembuhkan. Kerukunan antarwarga adalah modal utama bagi keberhasilan pembangunan desa itu sendiri.
( Skamto99/Sp)
