Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat
( Oleh : Haifa )
Saksi Publik Semarang – 05 Juni 2026 ,Tahun 2027 kerap dipandang sebagai “jembatan” menuju capaian jangka panjang Indonesia. Namun, jembatan yang baik tidak dibangun hanya dengan target, melainkan dengan desain kebijakan yang menyatukan pertumbuhan dan pemerataan. Di sinilah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF) memegang peran strategis ia menjadi arah bersama agar kebijakan ekonomi dan fiskal tidak bekerja parsial, melainkan saling menguatkan.
Arah tersebut semakin nyata melalui tema kebijakan fiskal 2027 “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.” Pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif mendorong produktivitas, memperkuat daya saing, dan membuka lapangan kerja. Pada saat yang sama, pertumbuhan harus segera berujung pada perbaikan kesejahteraan percepatan penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Ia dijalankan melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang memuat delapan klaster utama dan satu klaster pendukung (enabler), totalnya 60 program kerja. Kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan semuanya dirancang agar intervensi negara tidak tersebar, tetapi terarah dan terintegrasi.
Kenapa pendekatan klaster seperti ini penting? Karena kesejahteraan tidak tumbuh dari kebijakan tunggal. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan memiliki akar yang saling terkait. Rumah tangga miskin, misalnya, bisa rapuh akibat siklus harga pangan dan energi, keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta sempitnya peluang kerja berkualitas di sektor riil. Maka, mengatasi kemiskinan membutuhkan kombinasi kebijakan yang menyentuh sisi “produktivitas” sekaligus “perlindungan”.
Pada saat yang sama, 2027 juga akan menghadapi dunia yang tidak mudah. Ketidakpastian global dari eskalasi geopolitik hingga volatilitas komoditas berpotensi menular ke Indonesia melalui kurs, inflasi, hingga arus modal. Ketika risiko global meningkat, investasi cenderung mencari aset yang lebih aman, sementara biaya pembiayaan dapat ikut tertekan. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak boleh hanya menuntut pertumbuhan, tapi juga harus menjaga stabilitas agar pertumbuhan tetap dapat diproduksi secara nyata di dalam negeri.
Karena itu, kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang kolaboratif dengan kebijakan moneter dan lembaga pembiayaan pembangunan seperti Danantara. APBN diposisikan sebagai katalis untuk memberdayakan peran swasta dan mendorong ekonomi bergerak lebih kuat tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Sementara itu, moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan melalui ketersediaan likuiditas dan cost of fund yang kompetitif. Di sisi pembiayaan, Danantara didorong mempercepat investasi produktif bernilai tambah tinggi.
Dalam detailnya, salah satu indikator penting dari desain kebijakan 2027 adalah kisaran defisit fiskal yang dipertahankan pada 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB. Angka ini menunjukkan satu prinsip negara boleh mendorong ekonomi, tetapi tetap harus bertanggung jawab. Defisit tidak boleh menjadi jalan pintas yang pada akhirnya memindahkan beban ke tahun-tahun berikutnya. Dengan kata lain, dorongan fiskal harus menjadi platform pertumbuhan, bukan sekadar pembengkakan pembiayaan.
Namun, ukuran keberhasilan kebijakan tidak cukup dilihat dari angka-angka makro saja. Keberhasilan akan ditentukan oleh satu variabel yang sering terlupakan produktivitas. Pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan tidak hanya berasal dari menambah modal dan tenaga kerja, tetapi juga dari peningkatan efisiensi dan kapasitas inovasi yang terefleksi dalam peningkatan Total Factor Productivity (TFP).
Di sinilah fokus “people process product policy” menjadi relevan. People berarti kualitas SDM dan tenaga kerja terampil. Process menekankan efisiensi operasional dan adopsi teknologi. Product mendorong penciptaan nilai tambah agar daya saing meningkat. Policy memastikan regulasi mendukung inovasi dan iklim usaha yang kondusif.
Relevansi dari pendekatan ini jelas industri dan hilirisasi membutuhkan tenaga kerja yang terampil, pendidikan yang tepat, dan sistem kesehatan yang memastikan produktivitas tenaga kerja terjaga. Infrastruktur dan energi menentukan biaya logistik dan daya saing industri. Sementara kedaulatan pangan berperan langsung pada stabilitas biaya hidup serta kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya.
Karena itu, pertanyaan paling penting untuk 2027 bukan hanya “berapa target pertumbuhannya?”, tetapi “bagaimana kebijakan memastikan pertumbuhan itu bekerja untuk rakyat?” Jika program-program prioritas benar-benar dijalankan secara konsisten, berdampak, dan terukur, maka pertumbuhan ekonomi dapat menjadi mesin penciptaan kerja sekaligus jalan percepatan pengentasan kemiskinan.
Pada akhirnya, tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” harus dibaca sebagai komitmen moral dan desain ekonomi sekaligus. Komitmen moralnya kemajuan tidak boleh berhenti di laporan pencapaian. Desain ekonominya kebijakan fiskal harus menjadi katalis produktivitas dan kesejahteraan, bukan sekadar angka.
Jika 2027 mampu menjadi tahun penguatan produktivitas, perbaikan kualitas layanan publik, dan percepatan investasi yang bernilai tambah, maka Indonesia akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk menuju sasaran jangka menengah dan panjangdengan pertumbuhan yang tinggi, serta kesejahteraan yang semakin cepat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
